KPU: Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 di Jawa Barat Masih Kurang

image-gnews
Ilustrasi Surat Suara Pemilihan Umum. TEMPO/Dasril Roszandi
Ilustrasi Surat Suara Pemilihan Umum. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menargetkan akhir bulan ini semua kebutuhan logistik Pemilu 2019 sudah bisa kelar. Artinya, semua kebutuhan logistik sudah terdistribusikan ke semua kota dan kabupaten.

Baca juga: Kata Komisioner Soal Motif Peretasan Situs KPU

"Kalau bicara kesiapan logistik, di bulan Maret ini harus masuk. Dua minggu ke depan hitungannya masih dalam proses distribusi. Jadi di akhir Maret ini sudah beres," kata Kepala Bagian Umum dan Logistik Sekretariat KPU Jawa Barat, Edi Supari, usai meninjau proses penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Cianjur, Jumat 15 Maret 2019.

Edi menyebutkan masih ada beberapa item logistik yang belum terdistribusikan ke beberapa daerah. Satu di antaranya berbagai form untuk kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara.

"Untuk form-form C juga masih dalam proses. Intinya sih selama bulan ini kita efektifkan pendistribusiannya. Targetnya, 25 Maret sudah bisa selesai semuanya," terang Edi.

Edi tak memungkiri hasil laporan yang diterima di semua daerah di Jawa Barat, masih terjadi kekurangan jumlah surat suara. Jika dirata-ratakan kekurangannya berada di kisaran 5 persen hingga 10 persen.

"Memang ada kekurangan dan kerusakan, itu dari laporan sekitar 5 hingga 10 persen. Itu akan diantisipasi. Namun, hal itu masih dalam taraf yang wajar," tuturnya.

Karena itu, lanjut Edi, penyortiran merupakan langkah untuk mengetahui jumlah pasti surat suara yang rusak maupun kurang. Sehingga, nanti jumlah surat suara yang rusak dan kurang bisa segera diajukan penggantian.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hasil sortir ini merupakan akumulasi berapa yang rusak dan berapa yang kurang," ucapnya.

Baca juga: KPU dan Kemendagri Verifikasi Laporan BPN Prabowo soal DPT Ganda

Edi mengatakan masih ada beberapa daerah di Jawa Barat yang belum menerima logistik surat suara Pemilu 2019 dengan lengkap. Misalnya di Kota Sukabumi yang baru hari ini akan kembali menerima distribusi logistik surat suara.

"Tidak akan mengganggu target penyelesaian sortir dan pelipatan surat suara karena sudah diperhitungkan dan diantisipasi," pungkasnya.

Sementara itu, di gudang logistik KPU Kabupaten Cianjur, sudah selesai dua tahap penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pilpres dan DPD. Sejak Kamis 14 Maret 2019 dimulai penyortiran dan pelipatan tahap ketiga untuk surat suara DPR RI.

"Tahap ketiga penyortiran dan pelipatan surat suara DPR RI sudah dimulai," kata Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

53 menit lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

1 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.


5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

2 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

2 hari lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?